Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik Jadi Rp300 Triliun, Pengamat Peringatkan Risiko Korupsi dan Efisiensi Serampangan

JAMBISNIS.COM - Pemerintah berencana menaikkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2026, meski pelaksanaannya hingga kini masih menghadapi banyak kendala serius. Rencana ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta.

"Tahun ini kami mendanai sekitar Rp160 triliun dan mungkin sekitar Rp300 triliun tahun depan," ujar Luhut.

Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu isu terbesar adalah kasus keracunan makanan MBG yang menurut data BPOM terjadi sebanyak 17 kali di 10 provinsi sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menyebut tingkat keracunan hanya 0,005% dari total penerima, dan menyinggung pentingnya budaya cuci tangan. Di sisi lain, kasus dugaan penggelapan dana juga membayangi program ini. Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), salah satu mitra dapur MBG di Jakarta Selatan, diduga belum membayar pasokan makanan senilai Rp975,4 juta.

Serapan anggaran pun jauh dari target. Hingga Mei 2025, realisasi MBG baru menyentuh Rp3 triliun atau 4,2% dari pagu awal Rp71 triliun, dengan penerima baru 3,97 juta orang dari target 17,9 juta. Padahal, pemerintah telah menambah pagu menjadi Rp171 triliun dan menaikkan target penerima ke 82,9 juta orang.

Ekonom Bhima Yudhistira dari CELIOS menilai penambahan anggaran sangat riskan. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan anggaran akibat buruknya tata kelola serta tingginya kasus korupsi di Indonesia. Bhima juga menyebut daya ungkit MBG terhadap pertumbuhan ekonomi masih lemah, terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 yang hanya 4,87%, meski anggaran besar telah digelontorkan.

Senada, ekonom Andry Satrio Nugroho dari INDEF juga menentang kenaikan anggaran. Ia menilai program MBG belum menunjukkan transparansi dan efektivitas, serta mencurigai adanya potensi rent-seeking atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.