-
Syaiful Amri
JAMBISNIS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyampaikan kekhawatiran atas dampak efisiensi anggaran tahun 2025 terhadap kapasitas fiskal di sektor konstruksi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menurut Dody, sektor konstruksi merupakan salah satu pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemangkasan anggaran PUPR secara signifikan dinilai mengancam kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Anggaran awal kami sebesar Rp110,95 triliun, namun telah dipangkas beberapa kali hingga tersisa Rp73,76 triliun per 7 Mei 2025. Pemotongan sebesar Rp37 triliun ini berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional hingga maksimum 0,4%,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, setiap Rp1 triliun belanja modal memiliki dampak terhadap pertumbuhan PDB sektor konstruksi sebesar 0,08% hingga 0,12%. Karena itu, pengurangan anggaran diyakini berdampak langsung pada laju pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara luas.
Meski demikian, Dody memastikan struktur anggaran Kementerian PUPR tetap produktif. “Kami menjaga kualitas struktur pagu, di mana 81% dialokasikan untuk belanja modal produktif, dan hanya 10% untuk belanja operasional dan barang,” jelasnya.
Fokus program kementerian saat ini mencakup preservasi dan pembangunan jalan nasional, irigasi pangan, penyediaan air bersih, serta sanitasi. Selain itu, efisiensi anggaran juga diarahkan untuk pelunasan kontrak tahun jamak sebesar Rp14,2 triliun, guna mengurangi beban fiskal jangka panjang.
“Kami juga memperkuat pengawasan internal dan mempercepat digitalisasi sistem, agar efisiensi tetap terjaga tanpa menurunkan kualitas,” tambah Dody.
Meski efisiensi telah dilakukan, Dody menyatakan bahwa tambahan anggaran tetap dibutuhkan. “Kami memerlukan tambahan anggaran secara terukur sebagai investasi sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan dukungan dari DPR. “Dengan dukungan Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, kami optimis pembangunan tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal,” pungkasnya.
